Trendingpublik.Com, Politik – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan keduanya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, pertemuan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam.
Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyampaikan niat mundur di tengah dinamika politik dan hukum yang berkembang, terutama berkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang,” ujar Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Prasetyo sekaligus meluruskan informasi yang menyebut Presiden Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden.
Menurutnya, Presiden tidak menyampaikan penolakan dalam pertemuan tersebut. Prabowo justru memberikan sejumlah saran dan masukan kepada Gibran.
Prasetyo menegaskan, informasi mengenai penolakan Presiden terhadap niat pengunduran diri tersebut tidak sesuai dengan pembicaraan yang berlangsung.
Selain menyampaikan niat mundur, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen-dokumen yang dimilikinya melalui jalur hukum.
Permintaan tersebut berkaitan dengan rencana pembuktian dokumen melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Dalam kesempatan itu, Prasetyo menjelaskan bahwa Presiden memberikan berbagai saran kepada Wakil Presiden terkait dinamika yang sedang dihadapi.
Pernyataan Mensesneg tersebut menjadi perhatian publik karena menyangkut posisi Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Meski telah menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Prabowo, belum ada pernyataan bahwa pengunduran diri tersebut telah resmi berlaku.
Perkembangan selanjutnya masih menjadi perhatian, termasuk langkah hukum yang akan ditempuh Gibran untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dipersoalkan.
Pemerintah melalui Mensesneg sejauh ini baru menjelaskan isi pertemuan Presiden dan Wakil Presiden serta sejumlah hal yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut. (rdks-tp)
