Trendingpublik.Com, Bolmut – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) memberikan sejumlah catatan strategis pada pemerintah daerah untuk memastikan Ranperda Perubahan APBD Bolmut 2026 benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Fraksi menilai perubahan anggaran harus menghasilkan manfaat nyata. Karena itu, setiap rupiah dalam belanja daerah perlu memiliki tujuan yang jelas dan memberikan dampak bagi masyarakat.
Pandangan tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Bolmut tentang penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Rapat berlangsung di Ruang Sidang DPRD Bolmut, Senin (14/9/2026). Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, Abdul Mulo DG. Mulisa, S.Pd., membacakan pandangan umum fraksi dalam forum tersebut.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti efektivitas belanja daerah. Fraksi mendorong pemerintah menerapkan prinsip value for money dalam setiap penggunaan anggaran.
Prinsip tersebut menuntut setiap rupiah belanja menghasilkan manfaat yang sepadan. Dengan begitu, pemerintah tidak hanya mengejar penyerapan anggaran, tetapi juga memastikan hasilnya benar-benar terasa.
Fraksi PDI Perjuangan juga mengingatkan pemerintah agar menghindari pemborosan. Kegiatan seremonial dan program yang belum mendesak, menurut fraksi, sebaiknya tidak menjadi prioritas ketika masyarakat masih membutuhkan pelayanan dasar.
Fraksi PDI Perjuangan Dorong Anggaran Lebih Berpihak kepada Masyarakat
Melalui Perubahan APBD Bolmut 2026, Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah memperkuat program yang langsung berkaitan dengan kebutuhan masyarakat.
Sejumlah sektor menjadi perhatian fraksi. Mulai dari pemulihan ekonomi, pembangunan infrastruktur perdesaan, pelayanan kesehatan, fasilitas pendidikan, hingga jaring pengaman sosial.
Di sektor ekonomi, Fraksi PDI-P turut menyoroti pertanian dan perikanan. Kedua sektor tersebut memiliki peran penting dalam menopang kehidupan masyarakat Bolmut.
Pemerintah daerah perlu memperhatikan kebutuhan petani dan pelaku usaha perikanan. Ketersediaan pupuk, bantuan bibit, sarana produksi, serta akses pasar menjadi beberapa hal yang perlu masuk dalam perhatian pemerintah.
Lebih jauh, fraksi menegaskan bahwa dokumen APBD saja tidak cukup. Pemerintah harus memastikan setiap program berjalan sesuai sasaran dan memberi manfaat kepada masyarakat.
Pengawasan juga perlu berjalan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Langkah tersebut penting agar anggaran tidak berhenti pada angka dalam dokumen, tetapi berubah menjadi program yang benar-benar masyarakat rasakan.
Ranperda Perubahan APBD Bolmut 2026 Perlu Antisipasi Perubahan Iklim
Fraksi PDI Perjuangan juga meminta pemerintah memasukkan risiko perubahan iklim dalam kebijakan Ranperda Perubahan APBD Bolmut 2026.
Menurut fraksi, potensi El Nino dan kemarau panjang dapat mengganggu produksi pertanian serta memengaruhi ketersediaan pangan. Kondisi tersebut pada akhirnya bisa berdampak terhadap pendapatan masyarakat.
Atas pertimbangan itu, mendorong pemerintah menyiapkan langkah antisipasi melalui kebijakan anggaran. Fraksi bahkan mengusulkan agar perubahan APBD memiliki semangat “Anggaran Darurat Iklim dan Kedaulatan Pangan”.
Gagasan tersebut menempatkan ketahanan pangan dan perlindungan masyarakat sebagai bagian penting dalam kebijakan fiskal daerah.
Dengan pendekatan itu, pemerintah tidak hanya merespons persoalan setelah terjadi. Pemkab Bolmut juga dapat menyiapkan program untuk mengurangi dampak risiko iklim terhadap petani, pelaku usaha, dan masyarakat secara umum.
Pada akhirnya, Fraksi PDI Perjuangan berharap pembahasan Ranperda Perubahan APBD Bolmut 2026 menghasilkan belanja daerah yang efektif, terukur, dan berpihak kepada masyarakat.
Fraksi menilai perubahan APBD harus menjadi instrumen pembangunan. Anggaran harus bergerak dari dokumen perencanaan menuju program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Bolmut. (Pik)
