Trendingpublik.Com, Bolmut – DPRD Bolaang Mongondow Utara menggelar Rapat Paripurna pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, Senin (30/3/2026). Dalam rapat tersebut, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mencatat pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 5,29 persen sepanjang tahun 2025.
Dalam Paripurna LKPJ Bolmut Bupati Sirajudin Lasena, memaparkan langsung capaian pembangunan daerah di hadapan pimpinan dan anggota DPRD. Ia menjelaskan pemerintah daerah berhasil menjaga tren pembangunan yang positif meski masih menghadapi sejumlah tantangan di beberapa sektor strategis.
“Secara umum indikator makro daerah mengalami peningkatan, meski kami masih perlu memperkuat beberapa aspek penting,” ujar Sirajudin.
Pemerintah daerah mencatat peningkatan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tahun 2025, IPM Bolmut mencapai 72,28 poin, naik dibanding tahun sebelumnya yang berada di angka 71,66 poin. Kenaikan itu menunjukkan perbaikan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.
Di sektor ekonomi, pertumbuhan daerah meningkat menjadi 5,29 persen dari sebelumnya 5,12 persen pada tahun 2024. Angka tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat terus bergerak positif. Meski begitu, kontribusi ekonomi Bolmut terhadap Provinsi Sulawesi Utara sedikit turun dari 1,89 persen menjadi 1,88 persen.
Pemerintah daerah juga berhasil menekan angka kemiskinan menjadi 7,15 persen dari sebelumnya 7,88 persen. Tingkat pengangguran terbuka ikut menurun menjadi 4,07 persen dari 4,10 persen. Selain itu, tingkat ketimpangan yang diukur melalui gini ratio membaik dari 0,345 menjadi 0,338.
“Perbaikan ini menunjukkan program pembangunan mulai menjangkau masyarakat secara lebih merata,” jelas Sirajudin.
Dari sisi keuangan, pemerintah menetapkan target pendapatan daerah sebesar Rp610,7 miliar pada 2025. Pemerintah kemudian merealisasikan pendapatan sebesar Rp609 miliar atau sekitar 99,72 persen dari target.
Sementara itu, pemerintah mengalokasikan belanja daerah sebesar Rp633 miliar dan merealisasikan Rp590,3 miliar atau sekitar 93,26 persen. Bupati meminta seluruh perangkat daerah meningkatkan kualitas belanja agar setiap program memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“Ke depan, kami harus memastikan belanja daerah lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.” (pik)
