Trendingpublik.Com, Bolmut – Kunjungan Komisi I DPRD Bolmut ke SDN 1 Busato, Kecamatan Pinogaluman, Rabu (29/1/2020), mengungkap sejumlah persoalan krusial di sektor pendidikan. Salah satu yang paling menonjol adalah keterlambatan pembayaran tunjangan sertifikasi guru.
Sekretaris Komisi I DPRD Bolmut, Budi Setiawan Kohongia, menjelaskan bahwa pihaknya menindaklanjuti berbagai laporan dari tenaga pendidik di sejumlah sekolah di Bolaang Mongondow Utara.
“Komisi I DPRD Bolmut menerima banyak laporan terkait keterlambatan pembayaran sertifikasi guru di beberapa sekolah. Ini menjadi perhatian serius kami,” ujar Budi di lokasi kunjungan.
Kesejahteraan Guru Jadi Prioritas
Budi menilai persoalan keterlambatan tunjangan tidak bisa dianggap sepele karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan guru. Ia menegaskan, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kondisi dan motivasi tenaga pengajar.
“Untuk meningkatkan mutu pendidikan, kita harus memprioritaskan kesejahteraan tenaga pengajar. Pendidikan merupakan hak dasar masyarakat, sehingga semua pihak harus ikut menjamin kualitasnya,” kata dia.
Komisi I DPRD Bolmut juga berdialog langsung dengan pihak sekolah. Mereka menggali informasi terkait hambatan yang selama ini mengganggu proses pencairan tunjangan.
Dari hasil dialog, Komisi I menemukan bahwa kendala utama terletak pada administrasi, khususnya keterlambatan penginputan daftar hadir guru. Padahal, data tersebut menjadi syarat utama pencairan tunjangan.
Budi menjelaskan, sistem pembayaran tunjangan berlangsung setiap tiga bulan. Namun, keterlambatan input data pada bulan berikutnya sering menghambat proses pencairan.
“Saya berharap tunjangan, baik sertifikasi guru, tunjangan kepala sekolah, maupun tunjangan lainnya, bisa diproses tepat waktu. Kuncinya ada pada kelengkapan administrasi, terutama daftar hadir yang harus segera diinput,” ujarnya.
Budi menegaskan bahwa DPRD Bolmut akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mencari solusi konkret. Ia memastikan Komisi I akan membawa hasil kunjungan tersebut ke rapat bersama Pemda.
“Kami akan membahas temuan ini bersama Pemda agar segera ada langkah nyata. Kita tidak boleh membiarkan keterlambatan ini terus merugikan para guru,” tegasnya.
Menurutnya, DPRD memiliki tanggung jawab untuk mengawal kebijakan agar berjalan optimal, terutama dalam sektor pendidikan.
Komisi I DPRD Bolmut mendorong perbaikan sistem administrasi dan distribusi tunjangan agar lebih efektif. Selain itu, mereka juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pencairan dana. (Randi)
