Trendingpublik.Com, Bolmut – Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Dr. Sirajudin Lasena, SE, M.Ec.Dev, menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD, Rabu (17/6/2026).
Rapat berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Agenda tersebut menjadi bagian penting dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.
Melalui rapat itu, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD sebagai representasi masyarakat.
Di hadapan pimpinan dan anggota DPRD, Bupati Sirajudin Lasena menyerahkan dokumen Ranperda secara langsung. DPRD selanjutnya akan membahas dokumen tersebut sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dokumen Ranperda pertanggungjawaban apbd 2025 memuat laporan lengkap mengenai pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia telah mengaudit seluruh laporan keuangan tersebut.
Hasil audit menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2025 kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Prestasi itu membuktikan pemerintah daerah menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemerintah juga menjalankan pengelolaan anggaran secara transparan dan akuntabel.
Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban APBD merupakan kewajiban pemerintah daerah setelah pelaksanaan anggaran berakhir. Dokumen itu menjadi dasar bagi DPRD untuk mengevaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan penggunaan anggaran sepanjang tahun 2025.
Legislatif juga dapat menilai efektivitas pembangunan daerah melalui pembahasan Ranperda tersebut. Selain itu, masyarakat memperoleh gambaran yang jelas mengenai penggunaan keuangan daerah.
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memanfaatkan dokumen tersebut sebagai bentuk transparansi kepada publik. Seluruh penggunaan anggaran yang bersumber dari pendapatan daerah maupun transfer pemerintah pusat tercantum dalam laporan pertanggungjawaban.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP kembali menegaskan komitmen pemerintah daerah. Pemerintah terus perkuat tata kelola yang profesional, transparan, dan berorientasi pada akuntabilitas publik.
Pemda Bolmut berharap pembahasan Ranperda bersama DPRD berjalan lancar. Pemerintah juga berharap proses tersebut menghasilkan regulasi yang menjadi dasar hukum pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025. (pik)
