Trendingpublik.Com, Manado – Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Moh Aditya Pontoh, menghadiri kegiatan BPKP Sulut Komunikasi Eksekutif Pengawasan yang digelar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk pemerintah daerah se-Provinsi Sulawesi Utara.
Perwakilan BPKP Sulut menggelar kegiatan tersebut di Wisma Negara Gubernuran Bumi Beringin, Manado, Selasa (21/4/2026). Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, membuka langsung kegiatan itu.
Dalam arahannya, Gubernur menegaskan pentingnya pengawasan sebagai fondasi utama untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Ia menilai pengawasan tidak hanya berfungsi menemukan kesalahan, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik.
“Pengawasan harus memberi nilai tambah bagi pemerintah daerah, bukan hanya menemukan pelanggaran,” ujar Gubernur.
Gubernur juga memaparkan sejumlah poin strategis yang menjadi fokus penguatan sistem pengawasan di daerah.
Pertama, transformasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Gubernur meminta APIP berperan sebagai sistem peringatan dini atau early warning system terhadap potensi penyimpangan. APIP juga harus menjadi penasihat terpercaya atau trusted advisor bagi perangkat daerah.
Kedua, komitmen zero tolerance terhadap korupsi. Gubernur menegaskan integritas sebagai prinsip utama yang tidak bisa ditawar. Ia juga memastikan pemerintah tidak memberi ruang bagi praktik penyalahgunaan anggaran negara.
Ketiga, penerapan prinsip value for money dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Gubernur, setiap penggunaan anggaran harus memenuhi aspek ekonomis, efisien, dan efektif karena anggaran berasal dari amanah rakyat.
Keempat, digitalisasi pengawasan melalui penerapan Continuous Auditing dan Continuous Monitoring (CACM). Gubernur menilai sistem tersebut mampu meningkatkan transparansi sekaligus memperkuat integrasi pengawasan secara berkelanjutan.
Kehadiran Wakil Bupati Bolmut dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk memperkuat sistem pengawasan serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. (pik)
