Trendingpublik.Com, Bolmut – Penanganan inflasi Bolmut menjadi fokus utama dalam rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang dipimpin Bupati Bolaang Mongondow Utara, Sirajudin Lasena, di lantai III Kantor Bupati, Selasa (28/4/2026).
Pemerintah Kabupaten Bolmut memulai rapat dengan penandatanganan kerja sama bersama Kejaksaan Negeri Bolmut. Kedua pihak sepakat memperkuat pelayanan administrasi publik melalui Mal Pelayanan Publik (MPP). Pemerintah menilai langkah ini penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan.
Baca juga: Bupati Bolmut Hadiri Rapat Forkopimda di Kejari, Perkuat Sinergi Lintas Lembaga
Dalam sambutannya, Bupati Sirajudin menegaskan bahwa Forkopimda harus menjadi ruang koordinasi yang efektif. Ia meminta seluruh instansi menyatukan persepsi dan memperkuat kerja sama lintas sektor.
“Rapat ini harus melahirkan langkah konkret untuk menjawab persoalan masyarakat,” kata Sirajudin.
Ia menekankan bahwa pemerintah daerah tidak boleh hanya menjalankan agenda rutin. Sebaliknya, setiap pertemuan harus menghasilkan keputusan yang bisa langsung diterapkan di lapangan.
Empat Isu Strategis Jadi Prioritas Penanganan Inflasi Bolmut
Bupati memaparkan empat isu utama dalam rapat tersebut. Keempatnya meliputi penanganan inflasi Bolmut, distribusi LPG, pengelolaan pertambangan, dan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Menurutnya, seluruh isu tersebut berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Karena itu, setiap instansi harus mengambil peran sesuai tugasnya.
“Penanganan inflasi Bolmut harus kita kendalikan secara terukur. Stabilitas harga akan menjaga daya beli masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti distribusi LPG. Pemerintah daerah menemukan potensi kendala yang bisa memicu kelangkaan. Oleh sebab itu, instansi terkait harus memastikan distribusi berjalan tepat sasaran.
Pada sektor pertambangan, pemerintah daerah meminta pengawasan yang lebih ketat. Aktivitas tambang harus mengikuti aturan dan tidak merusak lingkungan.
Di sisi lain, pemerintah terus mendorong program BSPS agar berjalan optimal. Program ini membantu masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan rumah layak huni.
Sirajudin menilai program tersebut harus tepat sasaran dan transparan. Ia meminta semua pihak memastikan pelaksanaan di lapangan berjalan sesuai ketentuan.
Bupati juga mengingatkan pentingnya respons cepat terhadap dinamika sosial. Ia meminta seluruh instansi aktif memantau kondisi di masyarakat.
“Setiap potensi masalah harus kita identifikasi lebih awal agar tidak berkembang menjadi konflik,” kata dia.
Ia menegaskan bahwa koordinasi yang kuat akan mempermudah pemerintah dalam mengambil langkah antisipatif.
Melalui rapat ini, pemerintah daerah menargetkan lahirnya kebijakan yang terukur dan bisa dijalankan secara langsung. Setiap instansi harus menindaklanjuti hasil rapat dengan aksi nyata.
Sirajudin menekankan bahwa komitmen bersama menjadi faktor utama keberhasilan. Tanpa kerja sama yang kuat, program pemerintah sulit mencapai hasil maksimal.
“Semua pihak harus bergerak bersama dan memastikan hasil rapat ini benar-benar diterapkan,” ujarnya.
Rapat Forkopimda ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Bolmut untuk memperkuat koordinasi. Pemerintah berharap sinergi antar lembaga mampu mendorong pembangunan daerah yang lebih efektif, stabil, dan berkelanjutan. (pik)
