Trendingpublik.Com, Bolmut – Kelangkaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) kembali menjadi sorotan. Persoalan ini mencuat dalam agenda reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang menyerap langsung aspirasi masyarakat, khususnya para petani di enam kecamatan.
Para petani mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi yang selama ini menjadi penopang utama produktivitas pertanian. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung pada hasil panen dan keberlanjutan usaha tani di daerah tersebut.
“Kelangkaan pupuk bersubsidi ini sangat dirasakan petani. Kami berharap DPRD bisa mencarikan solusi bersama pemerintah daerah, terutama Dinas Pertanian,” ujar salah satu petani dalam forum reses.
Menanggapi keluhan tersebut, Ketua Komisi II DPRD Bolmut, Atiya Pontoh, menegaskan pihaknya akan segera menindaklanjuti persoalan yang terus berulang setiap tahun ini.
“Atas nama Komisi II yang bermitra dengan Dinas Pertanian, kami akan membawa keluhan ini ke rapat internal. Selanjutnya, kami akan menggelar rapat dengar pendapat dengan instansi terkait untuk mendapatkan penjelasan komprehensif terkait kelangkaan pupuk bersubsidi di Bolmut,” kata Atiya kepada awak media, Kamis (26/2/2020).
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mengidentifikasi akar masalah, baik dari sisi distribusi, kuota, maupun mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani. Ia juga menyoroti perlunya transparansi data penerima agar distribusi lebih tepat sasaran.
Selain mengumpulkan informasi, Komisi II DPRD Bolmut juga berkomitmen mencari solusi konkret bersama Pemerintah Daerah (Pemda). Salah satu fokus utama adalah memperbaiki sistem distribusi pupuk agar tidak lagi menimbulkan kelangkaan di tingkat petani.
“Atiya menambahkan, kami tidak hanya berhenti pada pengumpulan data. Kami akan duduk bersama dengan Pemda dan Dinas Pertanian untuk merumuskan solusi agar distribusi pupuk bersubsidi berjalan lancar dan tidak merugikan petani,” ujarnya.
Kelangkaan pupuk bersubsidi di Bolmut bukan persoalan baru. Setiap musim tanam, petani kerap menghadapi keterbatasan stok yang berujung pada kenaikan harga pupuk non-subsidi di pasaran. Kondisi ini memaksa petani mengeluarkan biaya produksi lebih tinggi, yang pada akhirnya menekan keuntungan. (Randi)
