Trendingpublik.Com, Bolmut – Persoalan bantuan nelayan yang tidak tepat sasaran kembali mencuat di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut). Komisi II DPRD Bolmut menemukan berbagai keluhan saat melakukan kunjungan kerja (kunker) di Desa Tuntung, Kecamatan Pinogaluman.
Komisi II secara langsung meninjau aktivitas kelompok nelayan Sinar Fajar sekaligus menyerap aspirasi masyarakat pesisir. Dalam dialog tersebut, para nelayan menyampaikan sejumlah persoalan krusial, mulai dari distribusi bantuan yang tidak merata hingga minimnya perhatian terhadap sektor Karamba Jaring Apung (KJA) yang memiliki potensi ekonomi besar.
Anggota Komisi II DPRD Bolmut, Mulyadi Pamili, menegaskan bahwa pemerintah daerah harus segera merespons kondisi ini. Ia mengungkapkan, banyak nelayan telah berulang kali mengajukan proposal bantuan, namun pemerintah belum merealisasikannya hingga saat ini.
“Kami sangat menyayangkan banyaknya keluhan yang kami temukan. Bantuan tidak tepat sasaran, bahkan beberapa kelompok nelayan belum pernah menerima bantuan sama sekali,” ujar Mulyadi kepada wartawan.
Nelayan Soroti Bantuan yang Tidak Sesuai Kebutuhan
Dalam pertemuan tersebut, nelayan secara terbuka mengkritik program bantuan dari dinas terkait. Mereka menilai pemerintah sering menyalurkan bantuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan. Kondisi ini membuat bantuan tidak efektif dan tidak mendukung aktivitas utama nelayan.
Para nelayan juga merasakan dampak langsung terhadap produktivitas dan pendapatan mereka. Mereka berharap pemerintah segera mengevaluasi mekanisme penyaluran bantuan agar lebih tepat sasaran dan berbasis kebutuhan riil.
Selain itu, nelayan di wilayah Selat Tanjung Tuntung dan Tanjung Sidupa menyoroti kurangnya perhatian terhadap usaha Karamba Jaring Apung. Padahal, sektor ini memiliki prospek yang sangat menjanjikan jika pemerintah memberikan dukungan yang maksimal.
“Wilayah ini punya potensi KJA yang besar, tetapi pemerintah belum memberikan perhatian yang cukup. Ini harus segera ditindaklanjuti,” kata Mulyadi.
Menanggapi temuan tersebut, Komisi II DPRD Bolmut berkomitmen untuk mendorong intervensi anggaran dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mendatang. DPRD ingin memastikan bantuan benar-benar menjangkau nelayan yang membutuhkan.
Komisi II juga akan meminta dinas terkait untuk memperbaiki pendataan penerima bantuan. Langkah ini penting agar program pemerintah lebih transparan, akurat, dan tepat sasaran.
“Kami akan mendorong alokasi anggaran untuk wilayah ini dalam APBD, dengan syarat bantuan harus tepat sasaran,” tegas Mulyadi.
Para nelayan berharap pemerintah daerah menunjukkan keberpihakan yang nyata terhadap pelaku usaha kecil di sektor perikanan. Mereka menuntut transparansi dalam proses penyaluran bantuan serta keadilan dalam menentukan penerima.
Selain bantuan, nelayan juga membutuhkan pendampingan teknis serta akses terhadap sarana dan prasarana yang memadai. Dengan dukungan tersebut, mereka yakin dapat meningkatkan hasil tangkapan dan mengembangkan usaha budidaya. (randi)
