KOMISI III DRRI
Salah satu cara menyelesaikan overkapasitas Lapas di seluruh Indonesia, yaitu dengan memaksimalkan peran Pemda dalam membina masyarakatnya.
“Hari ini seolah-olah tahanan di Lapas itu adalah beban Kemenkumham, padahal, seperti di Bali ada beberapa tahanan justru dari daerah lain. Menjadi pertanyaan buat kita, apa tanggung jawab pemda dalam mengatasi penyakit masyarakatnya,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmon J Mahesa usai meninjau Lapas Kelas II A Kerobokan di Bali dalam rangkaian kunker, Kamis (9/3).
Menurut Desmon, cermin buruk kinerja pemda adalah bagaimana mengatasi penyakit masyarakatnya. Tujuan bernegara yang baik adalah bagaimana membuat masyarakatnya baik,
Buat apa jika pembangunan bagus, tapi masyarakatnya “sakit”.
“Makanya kami meminta detail data tahanan di Lapas Kerobokan ini, agar bisa menjadi tolak ukur keberhasilan pemda dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Kita akan rapat terpadu dengan memanggil Kemendagri mengevaluasi peran pemda mengatasi penyakit masyarakat,” jelas Politisi F-Gerindra ini.
Dengan memaksimalkan peran pemda ini, Desmon mengharapkan, berkurangnya tahanan di setiap Lapas. Tahun lalu saja, Kemenkumham meminta untuk menutupi hutang makan narapidana sekitar 4 trilyun.
Selain itu, lanjut Desmon, Komisi III menemukan masih adanya aparat yang bermain dengan tahanan, terkait peredaran narkoba di Lapas Kerobokan.”Kepala Lapas tadi sudah mengakui, tetapi sudah ada proses untuk menyelesaikannya,” tutupnya.
Hal senada, anggota Komisi III DPR Ahmad H.M Ali mengatakan, baru 5 menit saja dirinya mewawancarai 2 orang narapidana di Lapas Narkoba, ternyata mereka selama ini masih mengkonsumsi narkoba. ” Kami tanyakan, apakah ada oknum terlibat, mereka hanya tersenyum,” ungkapnya.
Untuk itu lanjut Ahmad, kalau tidak ada oknum, tidak mungkin para narapidana bisa memakai narkoba di Lapas. Kalau begini, justru mereka lebih leluasa memakai narkoba di Lapas. Bukannya membuat orang jera, tetapi malah semakin memperburuk. ” Saya mengusulkan diadakan test urine secara rutin,” ungkap Politisi F-Nasdem itu.
Sumber : (dpr.go.id)
Salah satu cara menyelesaikan overkapasitas Lapas di seluruh Indonesia, yaitu dengan memaksimalkan peran Pemda dalam membina masyarakatnya.
“Hari ini seolah-olah tahanan di Lapas itu adalah beban Kemenkumham, padahal, seperti di Bali ada beberapa tahanan justru dari daerah lain. Menjadi pertanyaan buat kita, apa tanggung jawab pemda dalam mengatasi penyakit masyarakatnya,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmon J Mahesa usai meninjau Lapas Kelas II A Kerobokan di Bali dalam rangkaian kunker, Kamis (9/3).
Menurut Desmon, cermin buruk kinerja pemda adalah bagaimana mengatasi penyakit masyarakatnya. Tujuan bernegara yang baik adalah bagaimana membuat masyarakatnya baik,
Buat apa jika pembangunan bagus, tapi masyarakatnya “sakit”.
“Makanya kami meminta detail data tahanan di Lapas Kerobokan ini, agar bisa menjadi tolak ukur keberhasilan pemda dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Kita akan rapat terpadu dengan memanggil Kemendagri mengevaluasi peran pemda mengatasi penyakit masyarakat,” jelas Politisi F-Gerindra ini.
Dengan memaksimalkan peran pemda ini, Desmon mengharapkan, berkurangnya tahanan di setiap Lapas. Tahun lalu saja, Kemenkumham meminta untuk menutupi hutang makan narapidana sekitar 4 trilyun.
Selain itu, lanjut Desmon, Komisi III menemukan masih adanya aparat yang bermain dengan tahanan, terkait peredaran narkoba di Lapas Kerobokan.”Kepala Lapas tadi sudah mengakui, tetapi sudah ada proses untuk menyelesaikannya,” tutupnya.
Hal senada, anggota Komisi III DPR Ahmad H.M Ali mengatakan, baru 5 menit saja dirinya mewawancarai 2 orang narapidana di Lapas Narkoba, ternyata mereka selama ini masih mengkonsumsi narkoba. ” Kami tanyakan, apakah ada oknum terlibat, mereka hanya tersenyum,” ungkapnya.
Untuk itu lanjut Ahmad, kalau tidak ada oknum, tidak mungkin para narapidana bisa memakai narkoba di Lapas. Kalau begini, justru mereka lebih leluasa memakai narkoba di Lapas. Bukannya membuat orang jera, tetapi malah semakin memperburuk. ” Saya mengusulkan diadakan test urine secara rutin,” ungkap Politisi F-Nasdem itu.
Sumber : (dpr.go.id)
