Trendingpublik.Com, Jakarta – Partai Nasdem, yang merupakan salah satu partai pendukung dalam koalisi pemerintahan Kabinet Indonesia Maju (KIM), menghadapi tekanan untuk menarik semua menterinya yang ada di kabinet tersebut. Tekanan ini muncul setelah beberapa menteri asal Nasdem terlibat dalam kasus korupsi yang serius.
Salah satu kasus terbaru adalah Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), yang juga merupakan politisi Nasdem, yang dikabarkan telah dijadikan tersangka dalam dugaan kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, yang juga mantan Sekretaris Jenderal Nasdem, telah lebih dulu menjadi tersangka korupsi oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Sejumlah pengamat politik menyarankan kepada Nasdem agar bijak dalam menanggapi situasi ini.
“Nasdem tentu akan bijaksana bila mempertimbangkan menarik menteri-menterinya.” kata M Jamiluddin Ritonga, seorang pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul. Sabtu (30/9/2023).
Dari total menteri asal Partai Nasdem dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), saat ini hanya tersisa Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya.
Jamiluddin Ritonga juga menyatakan pendapatnya bahwa Nasdem sebaiknya juga mempertimbangkan untuk menarik Menteri Siti Nurbaya. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan besar bahwa Siti Nurbaya juga dapat menghadapi nasib serupa dengan Johnny G Plate dan Syahrul Yasin Limpo.
Proses hukum terhadap para menteri asal Nasdem ini juga telah menjadi bagian dari dinamika politik yang berkaitan dengan pemilihan presiden tahun 2024. Ini disebabkan oleh fakta bahwa baik Johnny G Plate maupun SYL dijerat kasus hukum setelah Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden potensial pada tahun 2024.
Namun, KPK menegaskan bahwa proses hukum terhadap menteri asal Nasdem ini adalah bentuk dari penegakan hukum yang dilakukan secara independen dan tidak terkait dengan politik.
“Kami tegaskan, tidak tepat kalau proses penegakan hukum yang sedang dilakukan KPK ini dikaitkan dengan politik.” Kata Ali Fikri, juru bicara KPK.
Situasi ini akan terus menjadi perhatian dalam peta politik Indonesia menjelang pemilihan presiden yang akan datang, sambil menunggu keputusan Partai Nasdem terkait menteri-menterinya dalam kabinet. (Rdks-TP)
