Trendingpublik.Com, Jakarta — DPR RI resmi menyetujui Laksamana TNI Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa yang akan pensiun. Pengesahan Yudo sebagai calon Panglima TNI dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR dengan agenda tunggal yang digelar Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/12/2022).
Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan akan menjalankan sejumlah fokus prioritas usai dirinya disetujui oleh DPR RI dalam Rapat Paripurna untuk ditetapkan sebagai Panglima TNI. Yudo menyebut sejumlah fokus prioritas tersebut sebagaimana yang diungkapkannya ketika melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) pada Jumat (2/12/22).
Prioritas pertama adalah mengakselerasi sumber daya manusia (SDM). Dia menyebut SDM yang profesional merupakan hal utama yang dibutuhkan untuk memajukan institusinya.
“Karena tanpa itu semua, sulit akan mewujudkan itu. Jadi dengan SDM yang profesional tentunya kita akan melanjutkan tugas-tugas dan meningkatkan yang saya sampaikan tadi,” kata Yudo dilansir Antara, Selasa (13/12/22).
Prioritas kedua, lanjut dia, ialah mendorong operasional TNI yang lebih cepat. Ia menyebut juga akan melaksanakan fungsi tugas Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan).
“Yaitu merupakan efektivitas Kodam dalam melaksanakan tugas karena sudah dibagi dari wilayah satu, dua, tiga. Nanti akan kita berdayakan untuk mengendalikan operasi maupun melaksanakan latihan-latihan,” ujarnya.
Ia mengatakan tugas tanggung jawab tertinggi penuh memang dipegang oleh Panglima TNI, namun pendelegasian wewenang pelaksanaan sehari-hari nantinya oleh Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) yang sifatnya operasi gabungan.
Prioritas berikutnya, kata Yudo, ialah reformasi birokrasi yang merujuk pada kelembagaan yang bersih dan berwibawa. “Saat ini harus clean government, itu menjadi tugas kita bersama bahwa kita ke depan harus bersih,” ucapnya.
Yudo menyebut prioritas terakhir ialah penjagaan di daerah-daerah yang kerawanannya tinggi baik di daerah perbatasan laut maupun darat, sebagaimana saran dari Komisi I DPR RI. Dia mencontohkan daerah-daerah dengan kerawanan tinggi yang dimaksud di antaranya Kabupaten Natuna, Provinsi Aceh, hingga wilayah Papua.
Yudo mengatakan nantinya akan mengkoordinasikan terlebih dahulu dengan para kepala staf matra TNI lainnya terkait hal-hal prioritas dalam visi-misi yang akan dijalankannya tersebut, termasuk menjaga soliditas dan sinergisme dengan institusi Polri maupun elemen masyarakat lainnya.
“Nantinya kita akan selalu padukan karena enggak bisa TNI bergerak sendiri, pasti harus bersamaan dengan Polri, dengan komponen masyarakat lainnya,” imbuhnya.
Selanjutnya, Yudo akan melanjutkan dan meningkatkan program baik yang sebelumnya diinisiasi oleh kepemimpinan Panglima TNI sebelumnya yakni Jenderal Andika Perkasa. (Piko)
